regulasi.kemenperin.go.id
Biro Hukum dan Organisasi Kementerian PerindustrianBiro Hukum Kementerian Perindustrian
http://regulasi.kemenperin.go.id/
Biro Hukum Kementerian Perindustrian
http://regulasi.kemenperin.go.id/
TODAY'S RATING
>1,000,000
Date Range
HIGHEST TRAFFIC ON
Thursday
LOAD TIME
4.1 seconds
16x16
PAGES IN
THIS WEBSITE
21
SSL
EXTERNAL LINKS
27
SITE IP
202.47.80.221
LOAD TIME
4.125 sec
SCORE
6.2
Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Perindustrian | regulasi.kemenperin.go.id Reviews
https://regulasi.kemenperin.go.id
Biro Hukum Kementerian Perindustrian
regulasi.kemenperin.go.id
Peraturan
http://regulasi.kemenperin.go.id/site/baca_peraturan/2056
Biro Hukum and Organisasi. Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Perindustrian. Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87/M-IND/PER/10/2014 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kopi Instan Secara Wajib. Permenperin No.55 2015 .pdf. Peraturan Menteri Tenaga Kerja. Surat Edaran Menteri Perindustrian. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Apakah website ini sudah memuat informasi yang diperlukan? Biro Hukum Dan Organisasi 2016.
Peraturan
http://regulasi.kemenperin.go.id/site/baca_peraturan/2074
Biro Hukum and Organisasi. Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Perindustrian. PP No18 Tahun 2015. Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu. PP No18 Tahun 2015 .pdf. Peraturan Menteri Tenaga Kerja. Surat Edaran Menteri Perindustrian. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Apakah website ini sudah memuat informasi yang diperlukan? Biro Hukum Dan Organisasi 2016.
Peraturan
http://regulasi.kemenperin.go.id/site/baca_peraturan/2087
Biro Hukum and Organisasi. Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Perindustrian. Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan Secara Wajib. Permenperin No.59 2015 .pdf. Peraturan Menteri Tenaga Kerja. Surat Edaran Menteri Perindustrian. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Apakah website ini sudah memuat informasi yang diperlukan? Biro Hukum Dan Organisasi 2016.
Peraturan
http://regulasi.kemenperin.go.id/site/baca_peraturan/2054
Biro Hukum and Organisasi. Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Perindustrian. Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/2/2013 Tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Kakao Bubuk Secara Wajib. Permenperin No.53 2015 .pdf. Peraturan Menteri Tenaga Kerja. Surat Edaran Menteri Perindustrian. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Apakah website ini sudah memuat informasi yang diperlukan?
Pencarian Peraturan Kementerian Perindustrian
http://regulasi.kemenperin.go.id/site/cari_peraturan_detail
Biro Hukum and Organisasi. Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Perindustrian. Peraturan Menteri Tenaga Kerja. Surat Edaran Menteri Perindustrian. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Penerimaan Negara Bukan Pajak. Untuk melakukan pencarian koleksi peraturan dengan kriteria bebas diharapkan memasukkan kata yang ingin dicari pada field kriteria bebas dengan menggunakan kata dasarnya bukan singkatan atau akronimnya. Misal : Untuk mencari peraturan mengenai Minol. Pada field kriteria bebas.
TOTAL PAGES IN THIS WEBSITE
21
baristandambon.kemenperin.go.id
Informasi Setiap Saat
http://baristandambon.kemenperin.go.id/index.php/informasi-publik/informasi-setiap-saat
Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat. Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan. Informasi Tentang Administrasi Kepegawaian dan Keuangan. Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa. Pengadaan Barang dan Jasa. Hasil Penelitian dan Pengembangan. Tata Cara Memperoleh Informasi Publik, Cara Pengajuan Keberatan, dan Proses Penyelesaian Sengketa. Prosedur Layanan Informasi Publik (991,46 KB). Prosedur Evakuasi Darurat di Gedung Baristand Industri Ambon. Tahun 2013 edisi 2. Tahun 2013 edisi 1. Tahun 2012 edisi 2.
Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal
http://kemenperin.go.id/struktur/setjen
FORM PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK. LAYANAN INFO. PUBLIK. KEMENTERIAN YG MENANGANI INDUSTRI DI LN. Workshop Hasil Litbang Unggulan Balai Besar dan Baristand Industri Tahun 2016. Penganugerahan Penghargaan Indonesia Good Design Selection (IGDS) Tahun 2016. Penghargaan Rintisan Teknologi Industri Tahun 2016. Penghargaan Industri Hijau 2016. 2nd International Symposium on Resource Efficiency in Pulp and Paper Technology (2nd REPTech). STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL. Download Tugas Pokok and Fungsi.
TOTAL LINKS TO THIS WEBSITE
27
REGULA SERVIS
Zmena tel. čísla : 00421 2 338 89 386. Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player. Vždy s niečim novým. V našej ponuke sú výrobky popredných svetových výrobcov. Dlhoročné skúsenosti v oblasti prístrojovej a filtračnej techniky. Návrh technického riešenia a zabezpečenie realizácie. Odborné školenia v oblasti filtracie leteckých palív ( LPH). Servis filtračnej a plniacej techniky LPH. Záručný a pozárušný servis na dodané zariadenia.
regulashowrox23.deviantart.com
Regulashowrox23 (jasmine) - DeviantArt
Window.devicePixelRatio*screen.width 'x' window.devicePixelRatio*screen.height) :(screen.width 'x' screen.height) " class="mi". Window.devicePixelRatio*screen.width 'x' window.devicePixelRatio*screen.height) :(screen.width 'x' screen.height) ". Join DeviantArt for FREE. Forgot Password or Username? Ignore the misspelt username. :P. Deviant for 2 Years. This deviant's full pageview. September 21, 1997. Last Visit: 1 day ago. Ignore the misspelt username. :P. By moving, adding and personalizing widgets.
REGULASI BAPAS BOGOR
SEJARAH dan WILAYAH KERJA. PERATURAN dan KEPUTUSAN MENTERI. Sabtu, 30 Mei 2009. KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.01.PK.04-10 TAHUN 1999, TENTANG ASIMILASI, PEMBEBASAN BERSYARAT DAN CUTI MENJELANG BEBAS. KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M.02.PR.08.03 TAHUN 1999, TENTANG PEMBENTUKAN BALAI PERTIMBANGAN PEMASYARAKATAN DAN TIM PENGAMAT PEMASYARAKATAN. Diposkan oleh BAPAS Klas II BOGOR. Link ke posting ini. Diposkan oleh BAPAS Klas II BOGOR.
KUMPULAN REGULASI
LAPORAN RUTIN = READ / DOWNLOD. PERUBAHAN ATAS PBI TENTANG SISTEM INFORMASI DEBITUR. SURAT EDARAN OJK TENTANG PENILAIAN KEMAMPUAN dan KEPATUTAN BAGI PIHAK UTAMA LEMBAGA JASA KEUANGAN. SURAT EDARAN OJK TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA, FUNGSI KEPATUHAN, FUNGSI AUDIT INTERN. SURAT EDARAN OJK TENTANG KPMM. Mohon tinggalkan Kesan dan Pesan Anda. Terima kasih. Sabtu, 31 Oktober 2020. Diposkan oleh BPR Prima-NTB. PERUBAHAN ATAS PBI TENTANG SID. BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT ( BMPK ). FIT and PROPER TEST. Memban...
indonesiabuku.com - This domain may be for sale!
Find the best information and most relevant links on all topics related to indonesiabuku.com. This domain may be for sale!
Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Perindustrian
Biro Hukum and Organisasi. Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Perindustrian. Peraturan Menteri Perindustrian No 59/M-IND/PER/7/2015. Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan Secara Wajib. Peraturan Menteri Perindustrian No 60/M-IND/PER/7/2015. Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Biskuit Secara Wajib. Peraturan Menteri Perindustrian No 54/M-IND/PER/6/2015. Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Kaca Untuk Bangunan - Blok Kaca Secara Wajib. Perubahan Atas Peratura...
Undang-Undang
Blog Indonesia Buku (I:BOEKOE) adalah rekaman senarai peristiwa perbukuan di Indonesia. Ditujukan untuk merespons dan memberi catatan-catatan penting tentang pergulatan manusia dan buku atau buku dengan buku. Bisa dihubungi di dua kota: (1) Jl Patehan Wetan 3, Kraton, ALun-Alun Selatan, Jogjakarta # Telp 0274-372690; (2) Jl Veteran I No 25 Jakarta Pusat #Telp 021-3840127. Via sms: 08886854721 (editor sehari2). Surat-menyurat dikirim ke sini: iboekoe@gmail.com.
regula siegfried – stimme stimmung hören sprechen sinn
Schweizer radio drs nachrichten. Schweizer fernsehen sf einstein dok-filme. Sf- bi de lüt über stock und stein berndeutsch. Sf- bi de lüt landfrauenküche berndeutsch.
regulasikasus-lc-bni.blogspot.com
REGULASI, pada kasus LC BNI Jakarta - Indonesia
Kamis, 03 Juli 2008. UU Korupsi No.31 tahun 1999. UU Perubahan No.20 tahun 2001 atas UU Korupsi. UU BPK No.15 tahun 2006. UU Perseroan Terbatas No.1 tahun 1995. UU Perbankan No.10 tahun 1998. UU Pasar Modal No.8 tahun 1995. SIDANG MK soal UU KORUPSI No.19/1999. Hasil Pemeriksaan BPK terhadap KEJAGUNG. UU Keuangan Negara No.17 tahun 2003. PERMEN BUMN No.5 tahun 2006. PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. 87/PMK.07/2006, PENGURUSAN PIUTANG PERUSAHAAN NEGARA/DAERAH. PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH.
regulasikepegawaian.blogspot.com
KEPEGAWAIAN
Ketik nama halaman disini. Ketik nama halaman disini. Ketik nama halaman disini. Ketik nama halaman disini. Ketik nama halaman disini. Ketik nama halaman disini. Ketik nama halaman disini. Ketik nama halaman disini. Ketik nama halaman disini. Ketik nama halaman disini. Ketik nama halaman disini. Ketik nama halaman disini. Ketik nama halaman disini. Ketik nama halaman disini. Ketik nama halaman disini. Ketik nama halaman disini. Ketik nama halaman disini. Ketik nama halaman disini. Sabtu, 04 Juli 2015.
regulasikesehatan.wordpress.com
Serba-serbi regulasi kesehatan | Blog tentang regulasi yang berkaitan dengan bidang kesehatan
Blog tentang regulasi yang berkaitan dengan bidang kesehatan. TINJAUAN YURIDIS PENGOBATAN AKUPUNKTUR DI INDONESIA. Posted by rahmadds in HUKUM KESEHATAN. Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang telah dijamin oleh Konsitusi melalui amandemen Undang undang Dasar 1945 pasal 28 huruf H ayat 1 : [1]. Upaya kesehatan dilakukan dalam bentuk kegiatan pelayanan kesehatan melalui 4 (empat) pendekatan yaitu : promotif, preventif, kuratif, dan rehabiliatif. Penyelengggaraan upaya kesehatan dilakukan dengan be...
