hukumpengungsi.blogspot.com
PUSAT STUDI HUKUM PENGUNGSI INTERNASIONAL
PUSAT STUDI HUKUM PENGUNGSI INTERNASIONAL. Selasa, 12 Agustus 2014. Apakah Norma Non-Refoulement Merupakan Jus Cogens? Norma non-refoulement sebagaimana terdapat dalam Konvensi Hukum Pengungsi 1951 diklaim oleh beberapa pakar sebagai jus cogens. Bagaimana pendapat pembaca? Kirimkan Ini lewat Email. Selasa, 07 Januari 2014. SELAMAT TAHUN BARU 2014. Ingin mengisi tahun 2014 ini,. Lebih baik dari tahun 2013. Kirimkan Ini lewat Email. Rabu, 19 September 2012. Khairul Ikhwan - detikNews. Para imigran itu diam...
hukumperawat.blogspot.com
Dasar Hukum Keperawatan
Perawat adalah salah satu profesi yang patut untuk di akui dan memiliki badan hukum sebagai aspek legal. Sabtu, 12 Desember 2009. Perlukah UU Praktek Keperawatan? Sebelum membahas lebih dalam tentang undang- undang praktik keperawatan mari kita mengulas secara singkat beberapa undang- undang yang ada di indonesia yang berkaitan peraktik keperawatan. Dalam SK Menkes No. 262/Per/Vll/1979 tahun 1979 yan membedakan paramedis menjadi dua golongan yaitu golongan medis keperawatan (termasuk bidan) dan param...
hukumperayaanvalentine-marista.blogspot.com
putriayu
Sub Child Category 1. Sub Child Category 2. Sub Child Category 3. This is featured post 1 title. Replace these every slider sentences with your featured post descriptions.Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha - Premiumbloggertemplates.com. This is featured post 2 title. This is featured post 3 title. This is featured post 4 title. This is featured post 5 title. Rabu, 02 Maret 2011. Dunia Hitam Didi Nugrahadi.
hukumperbankan.blogspot.com
hukum dan perbankan online
Rabu, 09 Mei 2012. Alamat Kantor Pusat Seluruh Bank di Indonesia. Untuk rekan-rekan yang mencari alamat kantor pusat seluruh Bank yang ada di Indoneisa, berikut dibawah ini disanmpaikan alamat alamat kantor pusat seluruh Bank yang ada di Indonesia :. PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK GEDUNG BNI JL.JEND.SUDIRMAN KAV 1 JAKARTA 10220 021-2511946. PT BANK RAKYAT INDONESIA BRI. PERSERO), TBK. JL.JEND SUDIRMAN KAV 44-46 JAKARTA 021-2510244, 2510254. PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) GEDUNG MENARA BTN.
hukumperdata.wordpress.com
HUKUM PERDATA MENURUT SILABUS
HUKUM PERDATA MENURUT SILABUS. Just another WordPress.com weblog. April 9, 2009. Posted by Ade Didik Irawan (CIA.07.0015/P.4301.11028). If (WIDGETBOX) WIDGETBOX.renderWidget(‘f9b1c454-d9ac-4868-a7c9-41bee63bfc79’);Get the NeoCounter. Widget and many other great free widgets. A PENGERTIAN HUKUM PERDATA. Hukum perdata adalah segala peraturan hokum yang mengatur hubungan hokum antara orang yang satu dengan dan dengan orang yang lain. B PEMBAGIAN GOLONGAN PADA ZAMAN HINDIA BELANDA. 1 golongan eropa ialah :.
hukumperdatadanpidana.blogspot.com
Ilmu Hukum Perdata dan Pidana
Ilmu Hukum Perdata dan Pidana. Tuesday, 26 April 2016. Mahasiswa TRISAKSI Pertanyakan Keberadaan AHOK Waktu Tragedi 1998. Emang sih waktu itu ada UU Nomer 9/1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum – yang dibikin jaman BJ Habibie. Tapi apa respon kita waktu itu? Kaga peduli, coy. Seminggu kemudian, Soeharto untuk pertama kalinya dipanggil Kejaksaan Agung (9 Desember 1998). Emang sih, pemeriksaannya basa-basi. Tapi, segitu aja kita udah seneng banget. Makna “pemberitahuan” di ...Aje gile ...
hukumperdatainternasionalbisnis.wordpress.com
PERLINDUNGAN KEPENTINGAN BISNIS DAN UNIFIKASI HUKUM PERDATA | Just another WordPress.com weblog
PERLINDUNGAN KEPENTINGAN BISNIS DAN UNIFIKASI HUKUM PERDATA. Just another WordPress.com weblog. PERLINDUNGAN KEPENTINGAN BISNIS DAN UNIFIKASI HUKUM PERDATA. PERLINDUNGAN KEPENTINGAN BISNIS DAN UNIFIKASI HUKUM PERDATA. Seluruh system hukum di dunia pada prinsipnya dapat diklasifikasikan atas dua kelompok besar ,yaitu:. A) Eropa Kontinental (. A1) mengutamakan sistem hukum tertulis. A2) mengutamakan prinsip nasionalitas. B1) mengutamakan system hokum kebiasaan. B2) menguatamakan prinsip domisili,. Untuk me...
hukumperdataunhas.wordpress.com
A M P U H | ASOSIASI MAHASISWA HUKUM PERDATA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
ASOSIASI MAHASISWA HUKUM PERDATA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN. BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN FH UNHAS. MA Tetapkan Kriteria Perkara Small Claim Court. Source from http:/ www.hukumonline.com. Sekira tahun 2013, pihak Mahkamah Agung (MA) melontarkan wacana. Tentang akan diterbitkan peraturan tentang tata cara penyelesaian perkara gugatan sederhana atau small claim court. Kala itu, melalui Kepala Biro Hukum dan Humas Ridwan Mansyur, MA menyatakan peraturan dimaksud akan berlaku tahun 2014. Lebih lanjut,...
hukumperjanjiandanbisnis.blogspot.com
PEMBAHASAN HUKUM PERJANJIAN
Oleh: BIRO HUKUM BISNIS RICKSANDCO, Untuk konsultasi hukum bisa e mail ke : ricky.gnd@gmail.com, Biaya konsultasi tergantung kesulitan masalah, dan dillakukan via transfer Bank BCA, (harap beri kabar secepatnya jika telah menstransfer agar segera mendapat solusi hukum dari kami). Isi perjanjian harus diketahui para pihak. Kirimkan Ini lewat Email. Perjanjian yg isinya tidak jelas. Kirimkan Ini lewat Email. Alas atau dasar perjanjian. Kirimkan Ini lewat Email. Kirimkan Ini lewat Email.
hukumperseroanterbatas.com
Hukumperseroanterbatas.com | Pengetahuan Hukum Perseroan Terbatas dan Permasalahan nya di Indonesia
March 22, 2016. Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik. Kewenangan, Tugas dan Tanggung Jawab Direksi dalam Perseroan Terbatas. Berdasarkan Pasal 1 angka (5) Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ( UUPT ) menyebutkan bahwa pengertian Direksi dalam Perseroan Terbatas ( Perseroan ) adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan. Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris dalam Perseroan Terbatas.
hukumpertambangan.com
Hukum Pertambangan | Pengetahuan tentang Hukum Pertambangan di Indonesia
June 20, 2011. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 (7) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ( UU Minerba ), Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan usaha pertambangan. Merupakan kewenangan Pemerintah. Persyaratan untuk Memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi. IUP operasi produksi adalah izin yang diberikan untuk kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan dalam rangka pertambangan.
