hukumperdatainternasionalbisnis.wordpress.com
PERLINDUNGAN KEPENTINGAN BISNIS DAN UNIFIKASI HUKUM PERDATA | Just another WordPress.com weblogJust another WordPress.com weblog
http://hukumperdatainternasionalbisnis.wordpress.com/
Just another WordPress.com weblog
http://hukumperdatainternasionalbisnis.wordpress.com/
TODAY'S RATING
>1,000,000
Date Range
HIGHEST TRAFFIC ON
Friday
LOAD TIME
0.6 seconds
16x16
32x32
PAGES IN
THIS WEBSITE
4
SSL
EXTERNAL LINKS
20
SITE IP
192.0.78.12
LOAD TIME
0.562 sec
SCORE
6.2
PERLINDUNGAN KEPENTINGAN BISNIS DAN UNIFIKASI HUKUM PERDATA | Just another WordPress.com weblog | hukumperdatainternasionalbisnis.wordpress.com Reviews
https://hukumperdatainternasionalbisnis.wordpress.com
Just another WordPress.com weblog
hukumperdatainternasionalbisnis.wordpress.com
Halo dunia! | PERLINDUNGAN KEPENTINGAN BISNIS DAN UNIFIKASI HUKUM PERDATA
https://hukumperdatainternasionalbisnis.wordpress.com/2009/12/27/Halo-Dunia
PERLINDUNGAN KEPENTINGAN BISNIS DAN UNIFIKASI HUKUM PERDATA. Just another WordPress.com weblog. PERLINDUNGAN KEPENTINGAN BISNIS DAN UNIFIKASI HUKUM PERDATA. Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging! This entry was posted on 27 December 2009 at 12:09 and is filed under Tak Berkategori. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Feed You can leave a response. From your own site. One Response to “Halo dunia! 27 December 2009 at 12:09.
December | 2009 | PERLINDUNGAN KEPENTINGAN BISNIS DAN UNIFIKASI HUKUM PERDATA
https://hukumperdatainternasionalbisnis.wordpress.com/2009/12
PERLINDUNGAN KEPENTINGAN BISNIS DAN UNIFIKASI HUKUM PERDATA. Just another WordPress.com weblog. Archive for December, 2009. PERLINDUNGAN KEPENTINGAN BISNIS DAN UNIFIKASI HUKUM PERDATA. PERLINDUNGAN KEPENTINGAN BISNIS DAN UNIFIKASI HUKUM PERDATA. Seluruh system hukum di dunia pada prinsipnya dapat diklasifikasikan atas dua kelompok besar ,yaitu:. A) Eropa Kontinental (. A1) mengutamakan sistem hukum tertulis. A2) mengutamakan prinsip nasionalitas. B1) mengutamakan system hokum kebiasaan. Untuk melenyapkan...
PERLINDUNGAN KEPENTINGAN BISNIS DAN UNIFIKASI HUKUM PERDATA | PERLINDUNGAN KEPENTINGAN BISNIS DAN UNIFIKASI HUKUM PERDATA
https://hukumperdatainternasionalbisnis.wordpress.com/2009/12/27/perlindungan-kepentingan-bisnis-dan-unifikasi-hukum-perdata
PERLINDUNGAN KEPENTINGAN BISNIS DAN UNIFIKASI HUKUM PERDATA. Just another WordPress.com weblog. Laquo; Halo dunia! PERLINDUNGAN KEPENTINGAN BISNIS DAN UNIFIKASI HUKUM PERDATA. PERLINDUNGAN KEPENTINGAN BISNIS DAN UNIFIKASI HUKUM PERDATA. Seluruh system hukum di dunia pada prinsipnya dapat diklasifikasikan atas dua kelompok besar ,yaitu:. A) Eropa Kontinental (. A1) mengutamakan sistem hukum tertulis. A2) mengutamakan prinsip nasionalitas. B1) mengutamakan system hokum kebiasaan. Untuk melenyapkan keraguan...
Perihal | PERLINDUNGAN KEPENTINGAN BISNIS DAN UNIFIKASI HUKUM PERDATA
https://hukumperdatainternasionalbisnis.wordpress.com/perihal
PERLINDUNGAN KEPENTINGAN BISNIS DAN UNIFIKASI HUKUM PERDATA. Just another WordPress.com weblog. This is an example of a WordPress page, you could edit this to put information about yourself or your site so readers know where you are coming from. You can create as many pages like this one or sub-pages as you like and manage all of your content inside of WordPress. Leave a Reply Cancel reply. Enter your comment here. Fill in your details below or click an icon to log in:. Address never made public).
TOTAL PAGES IN THIS WEBSITE
4
kuliahhukumonline.blogspot.com
BAHAN KULIAH HUKUM ONLINE: PERUSAHAAN EFEK
http://kuliahhukumonline.blogspot.com/2012/04/perusahaan-efek.html
BAHAN KULIAH HUKUM ONLINE. Sabtu, 21 April 2012. Merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.Pasar Modal. Sebenarnya Pasar Modal mirip dengan pasar-pasar lain seperti. Memang diakui bahwa tingkat resiko berinvestasi di. Odal lebih tinggi dibandingkan dengan. Investasi di bank. Namun salah satu keuntungan yang diperoleh para investor di pasar modal ...
kuliahhukumonline.blogspot.com
BAHAN KULIAH HUKUM ONLINE: HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH
http://kuliahhukumonline.blogspot.com/2011/12/hukum-pemerintahan-daerah.html
BAHAN KULIAH HUKUM ONLINE. Selasa, 13 Desember 2011. Pemerintahan daerah adalahpenyelenggaraan urusan pemerintahanoleh pemerintah daerah dan DPRDmenurut asas otonomi dan tugaspembantuan dengan prinsip otonomiseluas-luasnya dalam sistem dan prinsipNegara Kesatuan. Republik Indonesiasebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Pemerintah daerah adalah makalah adedidikirawan. Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Oleh pemerintahan daerah dan. Masyarakat...
kuliahhukumonline.blogspot.com
BAHAN KULIAH HUKUM ONLINE: ALTERNATIF PENYELSAIAN SENGKETA ADR LITIGASI DAN NON LITIGASI
http://kuliahhukumonline.blogspot.com/2012/05/alternatif-penyelsaian-sengketa-adr.html
BAHAN KULIAH HUKUM ONLINE. Kamis, 03 Mei 2012. ALTERNATIF PENYELSAIAN SENGKETA ADR LITIGASI DAN NON LITIGASI. 1 Pengertian Alternatif Penyelesaian sengketa (APS). Digunakannya mekanisme APS, pengadilan menjadi kurang pekerjaannya. Ada beberapa pendapat mengenai APS atau Alternative Dispute Resolution (ADR). 2) Kedua, APS adalah forum penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan arbitrase. Hal ini mengingat penyelesaian sengketa melalui APS tidak dilakukan oleh pihak makalah adedidikirawan. Tetapi juga ti...
kuliahhukumonline.blogspot.com
BAHAN KULIAH HUKUM ONLINE: 01/08/17
http://kuliahhukumonline.blogspot.com/2017_01_08_archive.html
BAHAN KULIAH HUKUM ONLINE. Minggu, 08 Januari 2017. MENGUNGKAP TABIR TERORISME DALAM KAJIAN HUKUM HAM INTERNASIONAL PART V. ASPEK HUKUM PELANGGARAN HAM OLEH SUBYEK HUKUM BUKAN NEGARA. Serangan 11 September terhadap AS dilancarkan oleh individu-individu dari Negara lain oleh actor bukan Negara yakni sebuah organisasi yang tidak memiliki status hokum sebagai Negara atau agen Negara. ADE DIDIK IRAWAN (CIA.07.0015) (P.4301.11.028). Kirimkan Ini lewat Email. Perbuatan teroris melanggar HAM para korbannya....
kuliahhukumonline.blogspot.com
BAHAN KULIAH HUKUM ONLINE: PERLINDUNGAN HAM DALAM INSTRUMEN HUKUM INDONESIA
http://kuliahhukumonline.blogspot.com/2012/09/perlindungan-ham-dalam-instrumen-hukum_4.html
BAHAN KULIAH HUKUM ONLINE. Selasa, 04 September 2012. PERLINDUNGAN HAM DALAM INSTRUMEN HUKUM INDONESIA. PERLINDUNGAN HAM DALAM INSTRUMEN HUKUM INDONESIA. Uu NO 39 THN 1999 TTG HAM. UU No26 Tahun 200 ttg pengadilan HAM. Bahwa pelanggaran ham merupakan kejahatabn luar biasa (extra oridinary crimes ) dan berdampak secara luas baik pada tingkat nasional maupun internasional kejahatan tersebut bukan merupakan tindak pidana biasa yang diatur di KUHP selain itu dampaknya sangat besar kerena dapat menimbulkan ke...
kuliahhukumonline.blogspot.com
BAHAN KULIAH HUKUM ONLINE: PARADIGMA HUKUM INDONESIA DALAM KONSEP HUKUM
http://kuliahhukumonline.blogspot.com/2016/10/paradigma-hukum-indonesia-dalam-konsep.html
BAHAN KULIAH HUKUM ONLINE. Senin, 31 Oktober 2016. PARADIGMA HUKUM INDONESIA DALAM KONSEP HUKUM. Dan tidaak termasuk namun bersumber danadedidikirawan mengarah balik pada dunia das sein. Hanya dalam bentuk kaidah hokum saja hokum itu dapat menjadi obyek oengetahuan manusia dan dengan itu menjadi obyek ilmu khususnya ilmu hokum. Pengertian hokum sebagai obyek limu hokum menunjuk pada tatanan hokum yang mencakup keseluruhan tata hokum yang terdiri atas asas-asas, kaidah-kaidah dan pranata-pranata hokum yan...
kuliahhukumonline.blogspot.com
BAHAN KULIAH HUKUM ONLINE: CONTOH SURAT JAWABAN DAN GUGATAN REKONPENSI
http://kuliahhukumonline.blogspot.com/2011/12/contoh-surat-jawaban-dan-gugatan.html
BAHAN KULIAH HUKUM ONLINE. Selasa, 13 Desember 2011. CONTOH SURAT JAWABAN DAN GUGATAN REKONPENSI. Dalam Perkara No.416 /Pdt.G / 2009 / PA.Sbg. 8230;…………………Selaku Penggugat dk / Tergugat dR. MULYADI bin AHLIN………………………………. Selaku Tergugat dk / Penggugat dR. Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili. Perkara Nomor 416/ Pdt.G / 2009 / PA.Sbg. Assalamu’alaikum Wr. Wb. Yang bertanda tangan di bawah ini kami;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. 8220;Bahwa puncak perselisihan d...
kuliahhukumonline.blogspot.com
BAHAN KULIAH HUKUM ONLINE: 01/06/17
http://kuliahhukumonline.blogspot.com/2017_01_06_archive.html
BAHAN KULIAH HUKUM ONLINE. Jumat, 06 Januari 2017. MENGUNGKAP TABIR TERORISME DALAM KAJIAN HUKUM HAM INTERNASIONAL PART III. TERORISME DAN HUKUM HAM INTERNASIONAL. Pada dasarnya perbuatan terorisme itu dapat dituntut berdasarkan hokum pidana nasional dan internasional serta HAM nasional maupun internasional. Adapun komponen penting pertama dari hokum HAM internasional adalah sekumpulan standar internasional mengenai enforcement. Hokum mengharuskan penggunaan kekerasan itu proposional ( hokum HAM internas...
kuliahhukumonline.blogspot.com
BAHAN KULIAH HUKUM ONLINE: MENGUNGKAP TABIR TEORISME DALAM KAJIAN HUKUM INTERNASIONAL PART II
http://kuliahhukumonline.blogspot.com/2016/12/mengungkap-tabir-teorisme-dalam-kajian_26.html
BAHAN KULIAH HUKUM ONLINE. Senin, 26 Desember 2016. MENGUNGKAP TABIR TEORISME DALAM KAJIAN HUKUM INTERNASIONAL PART II. TERORISME DAN HUKUM PERANG INTERNASIONAL. Begitu konflik bersenjata timbul, mungkin tidak begitu penting untuk memberi sebutan perbuatan teroris pada kekerasan terhadap penduduk sipil atau obyek sipik sebab tindakan- tindakan demikin sudah termasuk kejahatan perang yang dapat dituntut secaara pidana oleh Negara sesuai dengan hokum internasioonal; dan dalam hal pelanggaran beratadedidiki...
kuliahhukumonline.blogspot.com
BAHAN KULIAH HUKUM ONLINE: STATUS DAN KEDUDUKAN ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANGNOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN RI
http://kuliahhukumonline.blogspot.com/2012/06/status-dan-kedudukan-anak-hasil.html
BAHAN KULIAH HUKUM ONLINE. Selasa, 12 Juni 2012. STATUS DAN KEDUDUKAN ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANGNOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN RI. Hidup bersama antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri dan telah memenuhi ketentuan hukumnya, ini yang lazimnya disebut sebagai sebuah perkawinan. Perkawinan (pernikahan) pada hakekatnya, adalah merupakan ikatan lahir dan. Menurut survei yang dilakukan oleh Mixed Couple Club. Jalur perkenalan yang membawa...
TOTAL LINKS TO THIS WEBSITE
20
Dasar Hukum Keperawatan
Perawat adalah salah satu profesi yang patut untuk di akui dan memiliki badan hukum sebagai aspek legal. Sabtu, 12 Desember 2009. Perlukah UU Praktek Keperawatan? Sebelum membahas lebih dalam tentang undang- undang praktik keperawatan mari kita mengulas secara singkat beberapa undang- undang yang ada di indonesia yang berkaitan peraktik keperawatan. Dalam SK Menkes No. 262/Per/Vll/1979 tahun 1979 yan membedakan paramedis menjadi dua golongan yaitu golongan medis keperawatan (termasuk bidan) dan param...
hukumperayaanvalentine-marista.blogspot.com
putriayu
Sub Child Category 1. Sub Child Category 2. Sub Child Category 3. This is featured post 1 title. Replace these every slider sentences with your featured post descriptions.Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha - Premiumbloggertemplates.com. This is featured post 2 title. This is featured post 3 title. This is featured post 4 title. This is featured post 5 title. Rabu, 02 Maret 2011. Dunia Hitam Didi Nugrahadi.
hukum dan perbankan online
Rabu, 09 Mei 2012. Alamat Kantor Pusat Seluruh Bank di Indonesia. Untuk rekan-rekan yang mencari alamat kantor pusat seluruh Bank yang ada di Indoneisa, berikut dibawah ini disanmpaikan alamat alamat kantor pusat seluruh Bank yang ada di Indonesia :. PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK GEDUNG BNI JL.JEND.SUDIRMAN KAV 1 JAKARTA 10220 021-2511946. PT BANK RAKYAT INDONESIA BRI. PERSERO), TBK. JL.JEND SUDIRMAN KAV 44-46 JAKARTA 021-2510244, 2510254. PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) GEDUNG MENARA BTN.
HUKUM PERDATA MENURUT SILABUS
HUKUM PERDATA MENURUT SILABUS. Just another WordPress.com weblog. April 9, 2009. Posted by Ade Didik Irawan (CIA.07.0015/P.4301.11028). If (WIDGETBOX) WIDGETBOX.renderWidget(‘f9b1c454-d9ac-4868-a7c9-41bee63bfc79’);Get the NeoCounter. Widget and many other great free widgets. A PENGERTIAN HUKUM PERDATA. Hukum perdata adalah segala peraturan hokum yang mengatur hubungan hokum antara orang yang satu dengan dan dengan orang yang lain. B PEMBAGIAN GOLONGAN PADA ZAMAN HINDIA BELANDA. 1 golongan eropa ialah :.
hukumperdatadanpidana.blogspot.com
Ilmu Hukum Perdata dan Pidana
Ilmu Hukum Perdata dan Pidana. Tuesday, 26 April 2016. Mahasiswa TRISAKSI Pertanyakan Keberadaan AHOK Waktu Tragedi 1998. Emang sih waktu itu ada UU Nomer 9/1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum – yang dibikin jaman BJ Habibie. Tapi apa respon kita waktu itu? Kaga peduli, coy. Seminggu kemudian, Soeharto untuk pertama kalinya dipanggil Kejaksaan Agung (9 Desember 1998). Emang sih, pemeriksaannya basa-basi. Tapi, segitu aja kita udah seneng banget. Makna “pemberitahuan” di ...Aje gile ...
hukumperdatainternasionalbisnis.wordpress.com
PERLINDUNGAN KEPENTINGAN BISNIS DAN UNIFIKASI HUKUM PERDATA | Just another WordPress.com weblog
PERLINDUNGAN KEPENTINGAN BISNIS DAN UNIFIKASI HUKUM PERDATA. Just another WordPress.com weblog. PERLINDUNGAN KEPENTINGAN BISNIS DAN UNIFIKASI HUKUM PERDATA. PERLINDUNGAN KEPENTINGAN BISNIS DAN UNIFIKASI HUKUM PERDATA. Seluruh system hukum di dunia pada prinsipnya dapat diklasifikasikan atas dua kelompok besar ,yaitu:. A) Eropa Kontinental (. A1) mengutamakan sistem hukum tertulis. A2) mengutamakan prinsip nasionalitas. B1) mengutamakan system hokum kebiasaan. B2) menguatamakan prinsip domisili,. Untuk me...
hukumperdataunhas.wordpress.com
A M P U H | ASOSIASI MAHASISWA HUKUM PERDATA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
ASOSIASI MAHASISWA HUKUM PERDATA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN. BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN FH UNHAS. MA Tetapkan Kriteria Perkara Small Claim Court. Source from http:/ www.hukumonline.com. Sekira tahun 2013, pihak Mahkamah Agung (MA) melontarkan wacana. Tentang akan diterbitkan peraturan tentang tata cara penyelesaian perkara gugatan sederhana atau small claim court. Kala itu, melalui Kepala Biro Hukum dan Humas Ridwan Mansyur, MA menyatakan peraturan dimaksud akan berlaku tahun 2014. Lebih lanjut,...
hukumperjanjiandanbisnis.blogspot.com
PEMBAHASAN HUKUM PERJANJIAN
Oleh: BIRO HUKUM BISNIS RICKSANDCO, Untuk konsultasi hukum bisa e mail ke : ricky.gnd@gmail.com, Biaya konsultasi tergantung kesulitan masalah, dan dillakukan via transfer Bank BCA, (harap beri kabar secepatnya jika telah menstransfer agar segera mendapat solusi hukum dari kami). Isi perjanjian harus diketahui para pihak. Kirimkan Ini lewat Email. Perjanjian yg isinya tidak jelas. Kirimkan Ini lewat Email. Alas atau dasar perjanjian. Kirimkan Ini lewat Email. Kirimkan Ini lewat Email.
Hukumperseroanterbatas.com | Pengetahuan Hukum Perseroan Terbatas dan Permasalahan nya di Indonesia
March 22, 2016. Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik. Kewenangan, Tugas dan Tanggung Jawab Direksi dalam Perseroan Terbatas. Berdasarkan Pasal 1 angka (5) Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ( UUPT ) menyebutkan bahwa pengertian Direksi dalam Perseroan Terbatas ( Perseroan ) adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan. Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris dalam Perseroan Terbatas.
Hukum Pertambangan | Pengetahuan tentang Hukum Pertambangan di Indonesia
June 20, 2011. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 (7) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ( UU Minerba ), Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan usaha pertambangan. Merupakan kewenangan Pemerintah. Persyaratan untuk Memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi. IUP operasi produksi adalah izin yang diberikan untuk kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan dalam rangka pertambangan.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Selamat Datang di Website Kompilasi Hukum Pidana Indonesia. Website ini merupakan database hukum pidana yang dihimpun dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Database ini hadir untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin mengetahui pengaturan hukum pidana serta perkembangannya secara komprehensif dan aktual. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). BUKU I - ATURAN UMUM. Bab II : Pidana. Bab IV : Percobaan. BUKU II - KEJAHATAN. Bab X...
