hukumpidana.bphn.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Selamat Datang di Website Kompilasi Hukum Pidana Indonesia. Website ini merupakan database hukum pidana yang dihimpun dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Database ini hadir untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin mengetahui pengaturan hukum pidana serta perkembangannya secara komprehensif dan aktual. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). BUKU I - ATURAN UMUM. Bab II : Pidana. Bab IV : Percobaan. BUKU II - KEJAHATAN. Bab X...

http://hukumpidana.bphn.go.id/

OVERVIEW OF hukumpidana.bphn.go.id

TRAFFIC RANK

>1,000,000

REVIEWS

0

PAGES IN THIS WEBSITE

20

LINKS TO THIS WEBSITE

CONTACTS

ADDRESSES

SOCIAL LINKS

ONLINE SINCE

WEBSITE DETAILS

SEO

PAGES

SIMILAR SITES

TRAFFIC RANK FOR HUKUMPIDANA.BPHN.GO.ID

TODAY'S RATING

>1,000,000

TRAFFIC RANK - AVERAGE PER MONTH

BEST MONTH

July

AVERAGE PER DAY Of THE WEEK

HIGHEST TRAFFIC ON

Saturday

TRAFFIC BY CITY

Sign up

CUSTOMER REVIEWS

Average Rating: 3.0 out of 5 with 6 reviews

5 star

0

4 star

2

3 star

3

2 star

0

1 star

1

Hey there! Start your review of hukumpidana.bphn.go.id

AVERAGE USER RATING

Write a Review

WEBSITE PREVIEW

LOAD TIME

1.6 seconds

CONTACTS AT HUKUMPIDANA.BPHN.GO.ID

ADD CONTACT

Login

TO VIEW CONTACTS

Remove Contacts

FOR PRIVACY ISSUES

CONTENT

PAGES IN
THIS WEBSITE

20

SSL

EXTERNAL LINKS

28

SITE IP

202.62.8.237

LOAD TIME

1.641 sec

SCORE

6.2

PAGE TITLE

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana | hukumpidana.bphn.go.id Reviews

<META> DESCRIPTION

Selamat Datang di Website Kompilasi Hukum Pidana Indonesia. Website ini merupakan database hukum pidana yang dihimpun dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Database ini hadir untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin mengetahui pengaturan hukum pidana serta perkembangannya secara komprehensif dan aktual. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). BUKU I - ATURAN UMUM. Bab II : Pidana. Bab IV : Percobaan. BUKU II - KEJAHATAN. Bab X...

<META> KEYWORDS

1 umum

2 sejarah kuhp

3 selayang pandang

4 daftar undang undang

5 go to

6 beranda

7 loading

8 wetboek van strafrecht

9 download

10 ketentuan terkait

CONTENT

Page content here

KEYWORDS ON PAGE

umum,sejarah kuhp,selayang pandang,daftar undang undang,go to,beranda,loading,wetboek van strafrecht,download,ketentuan terkait,agraria,hak kekayaan intelektual,keagamaan,kearsipan,kependudukan and keimigrasian,kesehatan,kesejahteraan sosial,korupsi,polri

SERVER

Apache

POWERED BY

PHP/5.5.23

CONTENT-TYPE

utf-8

GOOGLE PREVIEW

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana | hukumpidana.bphn.go.id Reviews

https://hukumpidana.bphn.go.id

Selamat Datang di Website Kompilasi Hukum Pidana Indonesia. Website ini merupakan database hukum pidana yang dihimpun dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Database ini hadir untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin mengetahui pengaturan hukum pidana serta perkembangannya secara komprehensif dan aktual. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). BUKU I - ATURAN UMUM. Bab II : Pidana. Bab IV : Percobaan. BUKU II - KEJAHATAN. Bab X...

INTERNAL PAGES

hukumpidana.bphn.go.id

1

Bab VIII : Kejahatan Terhadap Penguasa Umum | Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

http://hukumpidana.bphn.go.id/babbuku/bab-vii-kejahatan-terhadap-penguasa-umum

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bab VIII : Kejahatan Terhadap Penguasa Umum. KEJAHATAN TERHADAP PENGUASA UMUM. Barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Ayat (1), ayat (2 ). Dipidana dengan pidana penjara pal...

2

Bab VII : Mengajukan Dan Menarik Kembali Pengaduan Dalam Hal Kejahatan-Kejahatan Yang Hanya Dituntut Atas Pengaduan | Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

http://hukumpidana.bphn.go.id/babbuku/bab-vii-mengajukan-dan-menarik-kembali-pengaduan-dalam-hal-kejahatan-kejahatan-yang-hanya-dituntut-atas-pengaduan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bab VII : Mengajukan Dan Menarik Kembali Pengaduan Dalam Hal Kejahatan-Kejahatan Yang Hanya Dituntut Atas Pengaduan. MENGAJUKAN DAN MENARIK KEMBALI PENGADUAN DALAM HAL KEJAHATAN-KEJAHATAN YANG HANYA DITUNTUT ATAS PENGADUAN. Jika yang terkena kejahatan meninggal di dalam tenggang yang ditentukan dalam pasal berikut, maka tanpa memperpanjang tenggang itu, penuntutan dilakukan atas pengaduan orang tuanya, anaknya, atau suaminya (istrinya) yang masih hidup kecuali kal...

3

Bab I : Batas-Batas Berlakunya Aturan Pidana Dalam Perundang-Undangan | Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

http://hukumpidana.bphn.go.id/babbuku/bab-i-batas-batas-berlakunya-aturan-pidana-dalam-perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bab I : Batas-Batas Berlakunya Aturan Pidana Dalam Perundang-Undangan. BATAS-BATAS BERLAKUNYA ATURAN PIDANA DALAM PERUNDANG-UNDANGAN. 1) Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. 2) Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap tertuduh diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

4

Bab III : Kejahatan-Kejahatan Terhadap Negara Sahabat Dan Terhadap Kepala Negara Sahabat Serta Wakilnya | Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

http://hukumpidana.bphn.go.id/babbuku/bab-iii-kejahatan-kejahatan-terhadap-negara-sahabat-dan-terhadap-kepala-negara-sahabat-serta-wakilnya

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bab III : Kejahatan-Kejahatan Terhadap Negara Sahabat Dan Terhadap Kepala Negara Sahabat Serta Wakilnya. KEJAHATAN-KEJAHATAN TERHADAP NEGARA SAHABAT DAN TERHADAP KEPALA NEGARA SAHABAT SERTA WAKILNYA. Makar dengan maksud melepaskan wilayah atau daerah lain dari suatu negara sahabat, untuk seluruhnya atau sebagian dari kekuasaan pemerintah yang berkuasa di situ, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Tiap-tiap perbuatan penyerangan terhadap diri raja ...

5

Bab VI : Perbarengan Tindak Pidana | Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

http://hukumpidana.bphn.go.id/babbuku/bab-vi-perbarengan-tindak-pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bab VI : Perbarengan Tindak Pidana. 1) Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dan satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. 2) Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan. 1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus ...

UPGRADE TO PREMIUM TO VIEW 15 MORE

TOTAL PAGES IN THIS WEBSITE

20

LINKS TO THIS WEBSITE

widyaitaw.blogspot.com

Widyawati's World: Juni 2015

http://widyaitaw.blogspot.com/2015_06_01_archive.html

Living Life In My Dreams. Rabu, 10 Juni 2015. Tulisan Mengenai Etika Dalam Bermasyarakat. Matkul SOFTSKILL ETIKA and PROFESIONALISME TSI. Hukum Pidana Dan Perdata Dalam Etika Bermasyarakat. Contoh Kasus Hukum Pidana Etika. Seseorang yang terbukti dengan sengaja menyebarluaskan informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik seperti yang dimaksudkan dalam pasal-pasal berikut, akan dijerat sanksi pidana penjara maksimum 6 tahun dan/atau denda maksimum 1 milyar rupiah. Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

widyaitaw.blogspot.com

Widyawati's World: ETIKA DALAM BERMASYARAKAT

http://widyaitaw.blogspot.com/2015/06/etika-dalam-bermasyarakat.html

Living Life In My Dreams. Rabu, 10 Juni 2015. Tulisan Mengenai Etika Dalam Bermasyarakat. Matkul SOFTSKILL ETIKA and PROFESIONALISME TSI. Hukum Pidana Dan Perdata Dalam Etika Bermasyarakat. Contoh Kasus Hukum Pidana Etika. Seseorang yang terbukti dengan sengaja menyebarluaskan informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik seperti yang dimaksudkan dalam pasal-pasal berikut, akan dijerat sanksi pidana penjara maksimum 6 tahun dan/atau denda maksimum 1 milyar rupiah. Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

bphn.go.id

Peraturan - BPHN

http://bphn.go.id/content/view.php?id=15ip005.pdf&title=Instruksi

Badan Pembinaan Hukum Nasional. Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Minggu, 21 Agustus 2016. Kompilasi Hukum Acara Pidana. Selamat Datang Di Website Badan Pembinaan Hukum Nasional Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL. Jl Mayjend Soetoyo No.10 - Cililitan,. Telp : 62-21 8091908 (hunting). Faks : 62-21 8011753.

bphn.go.id

Peraturan - BPHN

http://bphn.go.id/content/view.php?id=15ip006.pdf&title=Instruksi

Badan Pembinaan Hukum Nasional. Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Minggu, 21 Agustus 2016. Kompilasi Hukum Acara Pidana. Selamat Datang Di Website Badan Pembinaan Hukum Nasional Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL. Jl Mayjend Soetoyo No.10 - Cililitan,. Telp : 62-21 8091908 (hunting). Faks : 62-21 8011753.

hendikam.wordpress.com

Just Share For All | talk less do more and be your self | Laman 2

https://hendikam.wordpress.com/page/2

Just Share For All. Talk less do more and be your self. Pos-pos selanjutnya →. Wilayah yang saat ini bernama Inggris pertama kali dihuni oleh manusia modern selama periode Paleolitikum, namun nama. Di Irlandia Utara tetap memilih untuk menjadi bagian dari Britania Raya, yang kemudian namanya diubah lagi menjadi Kerajaan Bersatu Britania Raya dan Irlandia Utara, yaitu konteks negara Britania Raya yang dikenal hingga sekarang ini. Terdapat kurang lebih 20 suku berbeda yang menetap di wilayah tersebut. ...

hendikam.wordpress.com

Mei | 2014 | Just Share For All

https://hendikam.wordpress.com/2014/05

Just Share For All. Talk less do more and be your self. Monthly Archives: Mei 2014. Masjid-katedral) di kota Córdoba, La Alhambra di kota Granada, dan. Dan menjadi salah satu kerajaan di dunia dengan wilayah kekuasaan terbesar ke-4 sepanjang masa dengan total area 19,4 juta km atau sekitar 13% daratan bumi. Di tengah keberagaman budaya tersebut, telah lama di Spanyol terjadi hegemoni kaum Basque yang mayoritas (berpusat di Madrid), terhadap kaum Catalonia yang minoritas (berpusat di Barcelona). Namun...

UPGRADE TO PREMIUM TO VIEW 22 MORE

TOTAL LINKS TO THIS WEBSITE

28

OTHER SITES

hukumperdatainternasionalbisnis.wordpress.com

PERLINDUNGAN KEPENTINGAN BISNIS DAN UNIFIKASI HUKUM PERDATA | Just another WordPress.com weblog

PERLINDUNGAN KEPENTINGAN BISNIS DAN UNIFIKASI HUKUM PERDATA. Just another WordPress.com weblog. PERLINDUNGAN KEPENTINGAN BISNIS DAN UNIFIKASI HUKUM PERDATA. PERLINDUNGAN KEPENTINGAN BISNIS DAN UNIFIKASI HUKUM PERDATA. Seluruh system hukum di dunia pada prinsipnya dapat diklasifikasikan atas dua kelompok besar ,yaitu:. A) Eropa Kontinental (. A1) mengutamakan sistem hukum tertulis. A2) mengutamakan prinsip nasionalitas. B1) mengutamakan system hokum kebiasaan. B2) menguatamakan prinsip domisili,. Untuk me...

hukumperdataunhas.wordpress.com

A M P U H | ASOSIASI MAHASISWA HUKUM PERDATA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN

ASOSIASI MAHASISWA HUKUM PERDATA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN. BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN FH UNHAS. MA Tetapkan Kriteria Perkara Small Claim Court. Source from http:/ www.hukumonline.com. Sekira tahun 2013, pihak Mahkamah Agung (MA) melontarkan wacana. Tentang akan diterbitkan peraturan tentang tata cara penyelesaian perkara gugatan sederhana atau small claim court. Kala itu, melalui Kepala Biro Hukum dan Humas Ridwan Mansyur, MA menyatakan peraturan dimaksud akan berlaku tahun 2014. Lebih lanjut,...

hukumperjanjiandanbisnis.blogspot.com

PEMBAHASAN HUKUM PERJANJIAN

Oleh: BIRO HUKUM BISNIS RICKSANDCO, Untuk konsultasi hukum bisa e mail ke : ricky.gnd@gmail.com, Biaya konsultasi tergantung kesulitan masalah, dan dillakukan via transfer Bank BCA, (harap beri kabar secepatnya jika telah menstransfer agar segera mendapat solusi hukum dari kami). Isi perjanjian harus diketahui para pihak. Kirimkan Ini lewat Email. Perjanjian yg isinya tidak jelas. Kirimkan Ini lewat Email. Alas atau dasar perjanjian. Kirimkan Ini lewat Email. Kirimkan Ini lewat Email.

hukumperseroanterbatas.com

Hukumperseroanterbatas.com | Pengetahuan Hukum Perseroan Terbatas dan Permasalahan nya di Indonesia

March 22, 2016. Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik. Kewenangan, Tugas dan Tanggung Jawab Direksi dalam Perseroan Terbatas. Berdasarkan Pasal 1 angka (5) Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ( UUPT ) menyebutkan bahwa pengertian Direksi dalam Perseroan Terbatas ( Perseroan ) adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan. Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris dalam Perseroan Terbatas.

hukumpertambangan.com

Hukum Pertambangan | Pengetahuan tentang Hukum Pertambangan di Indonesia

June 20, 2011. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 (7) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ( UU Minerba ), Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan usaha pertambangan. Merupakan kewenangan Pemerintah. Persyaratan untuk Memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi. IUP operasi produksi adalah izin yang diberikan untuk kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan dalam rangka pertambangan.

hukumpidana.bphn.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Selamat Datang di Website Kompilasi Hukum Pidana Indonesia. Website ini merupakan database hukum pidana yang dihimpun dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Database ini hadir untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin mengetahui pengaturan hukum pidana serta perkembangannya secara komprehensif dan aktual. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). BUKU I - ATURAN UMUM. Bab II : Pidana. Bab IV : Percobaan. BUKU II - KEJAHATAN. Bab X...

hukumpidana.com

Hukumpidana.com is for Sale! @ DomainMarket.com, Maximize Your Brand Recognition with a Premium Domain

Ask About Special March Deals! What Are the Advantages of a Super Premium .Com Domain? 1 in Premium Domains. 300,000 of the World's Best .Com Domains. Available For Immediate Purchase. Safe and Secure Transactions. 24/7 Customer Support: 888-694-6735. Search For a Premium Domain. Or Click Here To Get Your Own Domains Appraised. Find more domains similar to Hukumpidana.com. We are constantly expanding our inventory to give you the best domains available for purchase! Domains Added in the Past Month. That ...

hukumpinrangkab.com

JDIH Kabupaten Pinrang - Halaman Utama

September 14. 2014 00:30:24. Bagian Hukum Setda Pinrang. Jl Bintang No. 1 Sekretariat Daerah. Phone : 081 343 637 848. Selamat datang di website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Pinrang. Tugas Pokok Bagian Hukum baca selengkapnya. Halamain ini bisa diedit dengan mudah sesuai keinginan anda. Fitur Lokasi PETA / MAP. Mengganti desain dapat dilakukan lewat Control Panel Website. Setelah login masuk ke menu Pengaturan. WEBSITE MURAH FITUR LENGKAP : .

hukumpoligami.blogspot.com

Hukum POligami

Hotel di Hong Kong. Tempat Wisata di Jawa Timur. Tempat Wisata di Jawa Barat. Daftar Hotel Murah di Kuala Lumpur. Daftar Hotel di Bangkok Thailand. Thursday, December 2, 2010. Although already married and have children, Anastasia Masayu still sell just play the movie and become the main star anyway. In the movie Hard to Maintain Virginity in Jakarta, Masayu role as a prostitute who desperately to keep her virginity. Subscribe to: Posts (Atom). View my complete profile.

hukumpositif.com

Hukum Positif – Harta Cipta & Partners

Harta Cipta and Partners. Harta Cipta and Partners. WE ARE HARTA CIPTA and PARTNERS. WE HAVE EXPERIENCE IN PRIVATE LAW AND PUBLIC LAW. WELCOME TO HARTA CIPTA and PARTNERS OFFICIAL WEBSITE. We have several service packages to be offered to our clients, however it stands the possibility for you to create different packages that suit your needs, such as:. We are Lawyers and legal Consultants from Indonesia who have the competence and experience for legal aspects, such as: Criminal Law, Private Law, Business...

hukumpotensipajak.blogspot.com

BUKU MENGGALI POTENSI PAJAK PERUSAHAAN DAN BISNIS DENGAN PELAKSANAAN HUKUM

BUKU MENGGALI POTENSI PAJAK PERUSAHAAN DAN BISNIS DENGAN PELAKSANAAN HUKUM. PENULIS: IRWANSYAH LUBIS, SE.,M.Si, (DOSEN),EDITOR: RAYANDRA L. TORUAN, PENERBIT: PT. ELEX MEDIA KOMPUTINDO (GRAMEDIA-KOMPAS GROUP),2010. Selasa, 05 April 2011. BUKU PERPAJAKAN KARYA IRWANSYAH LUBIS, SE.,M.Si. HUKUM DAN POTENSI PERPAJAKAN DUNIA. Rabu, 23 Maret 2011. MANAJEMEN DAN ANALISIS: MEMUDAHKAN URUSAN PAJAK. BUKU: MANAJEMEN DAN ANALISIS: MEMUDAHKAN URUSAN PAJAK. PENULIS: IRWANSYAH LUBIS, SE.,M.Si. Senin, 21 Maret 2011.